Jakarta – Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blitar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS Republik Indonesia Tahun 2025 yang berlangsung pada 26–29 Agustus 2025 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Rakornas kali ini mengangkat tema “Menguatkan BAZNAS Mendukung Astacita”, dengan fokus memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat resmi negara dalam mendukung agenda pembangunan nasional, pemberdayaan umat, dan pengentasan kemiskinan.

Dari BAZNAS Kabupaten Blitar, hadir Ketua BAZNAS, Bapak Achmad Lazim, SE.MM, dan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan, Bapak Juni Arifin, S.Pd.I. Kehadiran pimpinan BAZNAS Kabupaten Blitar menjadi wujud komitmen dalam memperkuat koordinasi dan sinergi program zakat antara pusat dan daerah.

Ketua BAZNAS Kabupaten Blitar, Achmad Lazim, menegaskan pentingnya Rakornas sebagai wadah penyelarasan strategi pengelolaan zakat di seluruh Indonesia.
“Rakornas ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi dan program BAZNAS, sehingga zakat benar-benar mampu menghadirkan keberkahan dan solusi bagi masyarakat, khususnya mustahik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, H. Ahmad Muzani, turut memberikan apresiasi kepada BAZNAS yang dinilai telah membantu negara dalam melindungi fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan kehadiran negara.

“Negara ini akan kuat, bukan hanya tentaranya yang kuat, bukan hanya polisinya yang kuat, tapi juga rakyatnya harus sehat, punya pekerjaan, terbebas dari hutang, dan hidup sejahtera. BAZNAS bagian dari tanggung jawab itu,” tegas Muzani.

Ia menambahkan bahwa Rakornas BAZNAS 2025 merupakan upaya menguatkan peran BAZNAS dalam mendukung Astacita menuju Indonesia merdeka dan sejahtera.
“Menurut UUD, yang bertanggung jawab mengurus fakir miskin, anak terlantar, kesehatan rakyat, dan usaha kecil adalah negara. BAZNAS hadir sebagai bagian dari pelaksana amanah itu,” jelasnya.

Dengan adanya Rakornas ini, diharapkan peran BAZNAS, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin kokoh dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.