BAZNAS Kabupaten Blitar Sosialisasikan Optimalisasi ZIS kepada 28 Madrasah

Blitar, 21 September 2026 — Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blitar melaksanakan Sosialisasi Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada instansi pendidikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar, Senin (21/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Roudhoh tersebut diikuti 28 kepala madrasah dari jenjang MIN, MTsN, dan MAN se-Kabupaten Blitar.

Kegiatan ini menjadi langkah kolaboratif untuk menggerakkan potensi ZIS dari lingkungan madrasah sekaligus membangun kesadaran bahwa zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola secara terarah untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. BAZNAS Kabupaten Blitar mendorong madrasah untuk memperkuat penghimpunan melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang menjadi wadah resmi dalam pengelolaan ZIS.

Plt. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Blitar, H. A. Zamroni, S.Ag., M.Pd., dalam sambutannya menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan sosialisasi tersebut. Sementara itu, strategi optimalisasi pengumpulan ZIS disampaikan oleh Wakil Ketua I BAZNAS Kabupaten Blitar Bidang Penghimpunan, H. Hidayatur Rahman, S.E., M.M. Ia mengajak satuan pendidikan di lingkungan Kemenag untuk bersama-sama memperkuat gerakan ZIS sehingga potensi dana zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola secara profesional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Blitar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua BAZNAS Kabupaten Blitar H. Achmad Lazim, S.E., M.M, Wakil Ketua II Juni Arifin, S.Pd., Wakil Ketua IV Hj. Imron Nafifah, M.A.P., Kasi Pendidikan Madrasah H. Lesus Nur Prianto, A.Kh., M.Pd., serta Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf H. Mun’im Sufufi, M.Ag.

Melalui sinergi BAZNAS dan Kemenag, optimalisasi ZIS di lingkungan madrasah diharapkan tidak hanya meningkatkan penghimpunan, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pengelolaan ZIS melalui BAZNAS dilaksanakan secara terorganisir, profesional, serta berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.